BEM KM UNY Kritik UU KRK: Pemikiran Pendidikan Berbasis Biaya!

Badan Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (BEM KM UNY) mengkritik kebijakan pemerintah yang mengenakan pajak pendidikan. Mereka berpikir bahwa pendidikan sekarang tidak mengarah pada pemikiran bebas, tetapi pemikiran biaya.

“Pendidikan di era Jokowi itu dibayar berpikir, rakyat: berpikir belum selesai,”

demikian bunyi siaran pers Kepala BEM KM UNY, Mutawakkil Hidayatullah, yang diterima Suara Siswa detikcom, Rabu (1/7/2021).

BEM KM UNY mengkritisi rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Ini mengatur perpajakan layanan pendidikan. Untungnya, draf ini pertama kali “bocor” dan sudah dibicarakan publik sejak pertengahan bulan lalu. Draf ini tidak dibahas dan tidak dievaluasi dalam FREP.
Baca juga:
Massa menolak kebutuhan dasar sampai sekolah dikenai pajak

BEM KM UNY mengacu pada UUD, Pasal 31 (2) UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap warga negara

wajib mengenyam pendidikan dan negara wajib membiayainya. BEM KM UNY tidak ingin konstitusi dilanggar oleh perpajakan pendidikan oleh undang-undang SRC. Mungkin pendidikan menjadi lebih mahal ketika kebijakan tersebut diterapkan.

“Mahalnya biaya pendidikan merupakan masalah abadi yang belum terpecahkan, apalagi pemerintah ingin mengajukan RUU SRC tentang keberadaan pajak di dunia pendidikan,” kata Mutawakkil.

“Ini memang melanggar Pasal 31 (2) UUD 1945. Rakyat secara tidak langsung dimanfaatkan sebagai investasi untuk mencari uang di bidang pendidikan,” tambahnya.
Baca juga:
Semakin banyak kritik ketika makanan pokok dan sekolah menjadi kena pajak

Ketika layanan pendidikan dikenakan pajak, akses pendidikan bagi rakyat kecil menjadi semakin sulit. Padahal, pendidikan bukanlah tempat mencari untung sehingga bisa dikenakan pajak untuk mencari untung. Kaya dan miskin harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.

“Di mana hati pemerintah ketika menerapkan PPN (PPN) di dunia pendidikan?

Semakin jelas kebijakannya yang menyengsarakan dan merugikan masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.

Baca juga:
Ketua Komisi XI DPR: Implementasi UU KKR tidak dalam waktu dekat

Komersialisasi pendidikan semakin nyata. BEM KM UNY meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim angkat bicara soal UU KKR. Menurut BEM KM UNY, Nadiem belum mendengar penolakannya terhadap UU KKR.

“Mas Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek bungkam dalam menghadapi banyak permasalahan di bidang pendidikan, biaya pendidikan yang semakin mahal, tidak dapat mengatasi masalah demokrasi dalam pendidikan dan sulit ditemui jika diajak oleh siswa,” ujarnya.
Pernyataan pemerintah

Dalam RUU KKR, rencana pemungutan PPN atas jasa pendidikan tercantum dalam Pasal 4A. Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa tidak kena pajak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan rencana tersebut tidak merugikan masyarakat.

“Terkait dengan layanan pendidikan, pemerintah juga sudah mempertimbangkan segala sesuatunya ketika akan membuat suatu kebijakan, khususnya yang menyangkut harkat dan martabat kehidupan masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak mungkin merugikan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan layanan pendidikan. Detailnya belum bisa dijelaskan secara lengkap karena belum dibicarakan dengan FREP,” kata Direktur Penasihat, Pelayanan dan Humas Departemen Keuangan Neil Madrin Noor melalui pesan singkat kepada detikcom, 11 Juni.
Baca juga:
Kerusuhan atas rencana pajak sekolah makanan, staf Sri Mulyani memberikan penjelasan

Neil menjelaskan bahwa selalu ada keadilan dalam perpajakan objek kena pajak. Selain itu, implementasinya pasti akan menunggu pemulihan ekonomi.

“Rencana pemungutan PPN merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak ke depan. Namun perlu ditegaskan bahwa perpajakan properti baru selalu memperhatikan aspek pemerataan dan penerapannya menunggu pemulihan ekonomi dan akan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Baca juga :

nac.co.id
futsalin.id
evitdermaclinic.id
kabarsultengbangkit.id
journal-litbang-rekarta.co.id
jadwalxxi.id
gramatic.id
tementravel.id
cinemags.id
streamingdrama.id
snapcard.id
katakan.id
cpdev.id